Sabtu, Desember 17, 2016
Akuntansi
sektor publik dapat didefiniskan sebagai mekanisme teknik dan analisis
akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga
tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,
BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik
dan swasta.
Dalam
perkembangannya, berbagai perspektif mulai bermunculan dan intervensi disiplin
ilmu mulai terasa. Akibatnya, definisi frase sektor publik mulai diartikan dari
berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain. Selain itu,
dalam prkatiknya definisi organisasi sektor publik di Indonesia adalah
organisasi yang menggunakan dana masyarakat, seperti :
a. Organisasi
pemerintah pusat
b. Organisasi
pemerintah daerah
c. Organisasi
parpol dan LSM
d. Organisasi
yayasan
e. Organisasi
pendidikan dan kesehatan
f.
Organisasi tempat
peribadatan
1.
Organisasi
sektor publik
·
Karakteristik
organisasi sektor publik
Tujuan : untuk
mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan
kebutuhan lainnya baik jasmani mapupun rohani
Aktivitas :
pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan
hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan.
Sumber pembiayaan :
berasal dari dana masyarakat yang berujud pajak dan retribusi, laba perusahaan
Negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak
bertentangan dengan perundangan yang berlaku.
Pola pertanggung jawaban :
bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat
Kultur Organisasi :
bersifat birokratis, formal dan berjenjang
Penyusunan anggaran :
dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program
Stakeholder :
dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para
kreditor, para investor, lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga Donor
internasional
·
Peranan
sektor publik dalam ekonomi
Konsep
tanggung jawab bersama, pentingnya demokrasi sebgai pengendali Negara dan nilai
kehidupan manusia telah berkurang sejak era 1990-an. Kesehatan dan pendidikan
sebagai aspek yang menyentuh langsung ke individu telah diubah menjadi kancah
kepentingan anggaran dan penguasa. Deregulasi telah dijadikan sebagai sarana
memperkokoh posisi. Akibatnya, kebutuhan-kebutuhan sosial, persamaan,
demokrasi, kepentingan masyarakat, dan keadilan ditempatkan pada posisi yang
terendah. Kondisi inilah yang terakumulasi dengan kesulitan ekonomi dan
politik. Hasil dari proes ini adalah pencarian keseimbangan tatanan sosial baru
di Indonesia.
Politik
ekonomi status QUO :
Dampak
nyata dari pemerintahan Orde Baru tidak dapat diukur hanya dari propaganda
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pertumbuhan kesenjangan sosial. Di tahun
1990 an, yang kaya menjadi kaya dan yang miskin menjadi miskin. Semua itu
menunjukkan turunnya infrastruktur yang tersedia dinegara kita. Dan hal ini
berakibat timbale balik terhadap melorotnya ekonomi makro.
Reformasi
arah sektor publik
Perkembangan
dunia politik dan sistem multi partai dipengaruhi oleh aliran kanan baru di
Indonesia. Pendukung aliran ini mempunyai pandangan yang berdeda tentang
peranan Negara dan sektor publik, terutama pelaksanaan privatisasi dan
deregulasi.
Peranan
sektor publik
Pelayanan
masyarakat oleh sektor publik secara keeluruhan memainkan peranan vital dalam
perekonomian Negara. Pemerintah pusat maupun daerah cenderung berfokus pada
pengeluaran nasional dan memproyeksikan sector public sebagai “kran” ekonomi,
yang menyerap sumber daya. Namun kenyataannya peranan swasta maupun publik-swasta
tidak mengubah porsi ekonomi agensi publik.
Membangun
kembali sektor publik
Perubahan
orientasi politik ekonomi ke sektor publik telah memunculkan kebutuhan untuk
membangun sektor publik. Proses ini meliputi
1. Pembangunan
ulang industri dan ekonomi
2. Demokratisasi
Negara
3. Peningkatan
investasi
Beragamnya
organisasi pelayanan masyarakat membutuhkan model kelembagaan yang berbeda
antara yang satu dengan lainnya. Penjabaran strategi untuk setiap area :
1. Indutri
utilitas
2. Pelayanan
nasional
3. Transportasi
public
4. Undustri
dasar dan perusahaan pabrikasi
5. Jasa
keuangan
6. Tanah
dan pengemabangannya
7. SDA
lainnya
·
Reformasi
paradigma organisasi sektor publik
Konsep
sektoral ekonomi
Organisasi sektor publik diIndonesia selama lima puluh
terakhir ini, diperlakukan sebagai sektoral ekonomi. Dalam bidang keuangan,
dana awal dipengaruhi oleh perbedaan danperubahan tujuan, contohnya di tahun
1987, dimana proses globalisasi telekomunikasi sedang dimulai. Dana yang
dikucurkan untuk industry tersebut melimpah baik dari dana bantuan pemerintah
ataupun dana masyarakat langsung melalui IPO dipasar modal. Atau dengan kata
lain, pemenuhan melalui sumber keuangan eksternal amat tergantung pada proses
penentuan standar pelayanan, atau batas aman proses pelayanan yang harus ada.
Konsep
reinventing government
Konsep
reinventing government atau disebut juga dengan menemukan kembali pemerintah
mulai diluncurkan saat terjadinya krisis ekonomi. Reinventing government memang
merupakan konsep yang monumental. Namun, tanpa diikuti dengan
perubahan-perubahan lain seperti dilakukannya bureaucracy reengineering,
rightsizing, dan perbaikan mekanisme reward dan punishment, konsep Reinventing
government tidak akan dapat mengatasi permasalahan birokrasi selama ini.
2.
Akuntansi
sektor publik
·
Akuntansi
sektor publk versus akuntansi pemrintahan
Persepsi
yang disebarkan dalam pengajaran akuntansi pemerintahan Indonesia adalah
akuntansi pemerintahan pengganti akuntansi sektor publik. Sektor publik
digambarkan sebagai institusi pemerintah atau dengan kalimat yang lebih jelas
pemerintah yang berkuasa, pemerintah Negara, dan industri nasional. Namun kata
tersebut dirasa kurang tepat, sehingga frase pemerintah yang berkuasa masih
menjadi perdebatan kontroversial dalam konteks demokrasi yang menyatakan bahwa
rakyatlah yang paling berkuasa.
Tanpa mengabaikan pentingnya pemahaman
teknik-teknik akuntansi di organisasi pemerintahan, pengajaran akuntansi sektor
publik dikembangkan dalam kondisi yang berbeda
1. Tahun
1952, frase sektor publik untuk pertama kalinya diajarkan dalam dunia akademis.
2. Karakter
organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik, dan
karakteristik menurut undang-undang
3. Aktivitas
organisasi sektor publik beraneka ragam
4. Kondisi
organisasi sektor publik amat mandiri, atau lepas dari mekanisme murni pasar
5. Fokus
kesuksesan penyelenggaraan aktivitas publik adalah kompetensi manajemen
6. Kondisi
proses pertanggungjwaban yang dilakukan oleh badan-badan sektor publik masih
bersifat umum
·
Ruang
lingkup akuntansi sektor publik
Peranan
sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan telah
terbukti menjadi tulang punggung perekonomian Negara selama lebih lima puluh
tahun ini. Globalisasi telah mempengaruhi sikap masyarakat terhadap
pemerintahan itu sendiri. Demikian juga kesadaran akan perlunya dikembngkan
pelayanan publik, seperti telekomunikasi dan listrik, mulai diungkap diberbagai
media massa.
Akuntansi sektor publik merupakan
bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi Negara dan
departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik,
perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi nonprofit lainnya.
1. Organisasi
sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana
masyarakat, sehinga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. ASP di
Indonesia mencakup:
a. Akuntansi
pemerintah pusat
b. Akuntansi
pemerintah daerah
c. Akuntansi
paprpol dan LSM
d. Akuntansi
yayasan
e. Akuntansi
pendidikan dan kesehatan
f.
Akuntansi tempat
peribadatan
2. Aktivitas
yang mendekatkan diri ke pasar tidak pernah ditujukan untuk memindahkan organisasi
sector public ke sector swasta
·
Titik
kritis dalam praktik akuntansi sektor publik
Melihat
pentingnya reformasi akuntansi, penerapan perspektif organisasi atau yang
dikenal dengan menemukan kembali pemerintahan, harus dilandasi dengan menemukan
kembali peranan akuntansi. Praktik akuntansi sector public di Indonesia
mempunyai empat titik kritis sebagai berikut :
1.
Praktik
pertanggungjawaban akuntansi yang layak
Prosedur
penghasilan dan pembayaran dari pusat pertanggungjawaban organisasi sektor publik
dapat dilakukan dengan pemenuhan otorisasi, baik dari DPR/DPRD atau komisaris.
Kadangkala proses otorisasi ini dihasilkan dari proses demokrasi melalui
pengambilan suara/voting
2.
Prinsip
bruto
Seluruh
penghasilan dibayarkan bruto, dan biaya ang terjadi dibebankan sebagai
pengurang penghasilan dan harus dilaporkan secara lengkap ke setiap pusat
pertanggung jawaban yang terkait
3.
Periodical
Semua
pengeluaran harus dipertanggungjawabkan per periode, sehingga otorisasi
pengeluaran akan dinilai berdasarkan prestasi periode terkait. Kelebihan dan
diatas pengeluaran dapat diketahui dan dikembalikan ke manajemen pusat
pertanggungjawaban
4.
Spesifikasi
Pengeluaran
untuk tujuan khusus harus dilandasi oleh persetujuan DPR/DPRD atau komisaris.
Tipe
praktik pertama lebih menekankan keseimbangan antar proses perencanaan dan pertanggungjawaban. Volume anggaran
belanja cenderung menjadi pedoman harga umum sehingga terjadilah
institusionalisasi inflasi. Keseimbangan peranan perencanaan dan
pertanggungjawaban akan menjadi ciri pengelolaan organisasi sektor publik diera
reformasi ini. Akuntanbilitas manajemen kesejahteraan masyarakat menentukan
perkembangan ASP.
gusmella ismarita
