Rabu, Desember 21, 2016
1.
PENGERTIAN
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran
dapat diinterprestasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan
pengeluaan yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode
mendatang. Di dalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data penerimaan
dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Kebanyakan organisasi sektor publik
melakukan pembedaan krusial antara tambahan modal dan penerimaan, serta
tambahan pendapatan dan pengeluaran. Dampaknya adalah pemisahan penyusunan
anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan. Jenis anggaran sektor publik
adalah :
a. Anggaran
Negara dan daerah APBN/APBD
b. Rencana
kegiatan dan anggaran perusahaan, yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta
badan hukum publik atau gabungan publik
2.
FUNGSI
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran
berfungsi sebgai berikut :
1. Anggaran
merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja
2. Anggaran
merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang
3. Anggarans
sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan
mekanisme kerja antara atasan dan bawahan
4. Anggaran
sebagai alat pengendalian unit kerja
5. Anggaran
sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam
pencapaian visi organisasi
6. Anggaran
merupakan instrument politik
7. Anggaran
merupakan instrument kebijakan fiscal
3.
PENGARUH
DAN TUJUAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Selama
lebih lima puluh tahun terakhir, perkembangan ideology dalam proses
penganggaran dapat dikatakan alami. Anggaran dipengaruhi oleh berbagai sistem
politik, teori ekonomi, pendekaan manajemen, akuntansi dan administrasi
politik.
Anggaran
sektor publik selalu dikatikan dengan akuntabilitas legislative. Konflik
penentuan dan pemungutan pajak sangat berpengaruh terhadap kapabilitas legislative
untuk mengendalikan pengeluaran. Karakter dari anggaran adalah keseragaman,
keseluruhan transaksi pemerintahan, keteraturan penyerahan rancangan anggaran
per tahunnya, akurasi, dan prakiraan pendapatan serta pengeluaran yang didasari
oleh persetujuan/konsesus dan terpublikasi.
4.
KARAKTERISTIK
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Karakteristik
anggaran sektor publik adalah sbb :
1. Anggaran
dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan
2. Anggaran
umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun
3. Anggaran
berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan
4. Usulan
anggaran di telaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari
penyusun anggaran
5. Sekali
disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu
5.
JENIS-JENIS
ANGGARAN
5.1 Line Item Budgeting
Line
item budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana
dana berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan. Jenis anggaran ini relative
dianggap paling tua dan banyak mengandung kelemahan atau sering pula disebut
traditional budgeting.
Line
item budgeting mempunyai sejumlah karakteristik penting, dimana tujuan utamanya
adalah untuk melakukan kontrok keuangan, dan sangat berorientasi pada input
organisasi. Dalam pelaksanaannya, karakteristik seperti diatas mengandung
banyak kelemahan. Terkait dengan karakteristik penetapan anggaran dengan
pendekatan incremental,ayitu menetapkan rencana anggaran dengan cara menaikkan
jumlah tertentu pada jumlah anggaran yang lalu atau sedang berjalan. Akibatnya
tidak tersedianya informasi yang logis dan rasional tentang rencana alokasi
anggaran tahun yang akan datang. Akibat dari kelemahan diatas maka masalah
besar yang dihadapi oleh sistem line item budgeting adalah effectiveness
problem, efficiency problem dan accountanbility problem. Jika sistemnya sudah
transparan, maka informasi yang dapat diterima oleh masyarakat tidak terlalu
penting, karena hanya berkaitan dengan input organisasi.
5.2 Incremental Budgeting
Incremental
budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan
revisi selama tahun berjalan. Sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran
periode tahun yang akan datang
5.3 Planning Programming
Budgeting System
Planning
programming budgeting system adalah suatu proses perencanaan, pembuatan
program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang
bulat dan tidak terpisah-pisah, dan didalamnya terkandung identifikasi tujuan
organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul. Proses pengorganisasian,
pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan
datang. Pada hakikatnya, berbagai jenis anggaran yang muncul belakangan
berkarakter lebih rasional dibandingkan dengan line item budgeting.
5.4 Zero Based Budgeting
(ZBB)
ZBB
merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada
apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara
terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi tahun yang
bersangkutan. Tiga langkah penyusunan ZBB adalah
1. Identifikasi
unit keputusan
2. Membangun
paket keputusan
3. Mereview
peringkat paket keputusan
5.5 Performance Budgeting
PB
adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan
berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi.
Performance budgeting mengalokasikan sumber daya pada program, bukan pada unit
organisasi semata dan memakai output measurement sebagai indicator kinerja
organisasi. Lebih jauh, pengkkaitan biaya dengan output organisasi merupakan
bagian integral dalam berkas anggarannya. Atau dengan kata lain performance
budgeting adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban
kerja dan unit cost dari setiap kegiatan yang terstruktur. Struktur di sini
diawali dengan pencapaian tujuan, program dan didasari oleh pemikiran bahwa
penganggaran digunakan sebagai alat manajemen. Penyusunan anggaran manajemen
tingkat keberhasilan program, baik di sisi eksekutif maupun legislative. Oleh
karena itu anggaran dianggap sebagai pencerminan program kerja..
Performance
budgeting mengalokasikan sumber daya pada program dan bukan pada unit
organisasi. Konsekuensinya adalah bahwa dalam sistem penganggaran ini tidak
terdapat lagi pengkategorian anggaran ke dalam anggaran rutin dan anggaran
pembangunan. Setiap program dapat dibiayai dari dua kategori tersebut diatas.
Namun PB bukan tidak menghadapi kendala, terutama bagi Negara berkembang
seperti Indonesia.
5.6 Medium Term Budgeting
Framework (MTBF)
Medium
term budgeting framework adalah suatu kerangka strategi kebijakan pemerintah
tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintah non
departemen. Kerangka ini memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada
departemen untuk penetapan alokasi dan penggunaan sumber dana pembangunan.
Tingkat
kesiapan membangun MTBF tergantung pada kondisi keuangan Negara.
Ketidakstabilan kebijakan fiscal akan menyebabkan tidak tepatnya alokasi sumber
daya untuk berbagai program atau proyek. Selain itu, ketidakterpaduankebijakan
perencanaa, penganggaran dan pelaksanaannya akan mengakibatkan kesulitan
pengalokasian dana, seperti yang terjadi di Indonesia.
Perkiraan multiyear rolling budget
Perkiraan
anggaran beberapa tahun ke depan merupakan karakter utama MTBF. Dengan
pelksanaan rolling budget, penyusunan perkiraan jumlah dan komposisi anggaran
pengeluaran untuk beberapa tahun ke depan dapat dilakukan. Prakiraan ini
disesuaikan secara regular dengan factor inflasi. Perubahan prakiraan juga
diperbolehkan selama searah dengan perubahan kebijakan pemerintah.
6. PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN
Secara
tradisional prinsip penganggaran yang sangat terkenal adalah apa yang dikenal
dengan the tree es, yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Jones menjelaskan
bahwa ekonomis hanya berkaitan dengan input, efektivitas hanya berkaitan dengan
output, sedangkan efisiensi adalah kaitan antara output dengan input. Dengan
demikian, prinsip penganggaran di atas terlihat sangat terkait dengan prinsip
akuntansi sektor publik.
Prinsip-prinsip
penganggaran :
1. Demokratis,
mengandung makna bahwa anggaran Negara baik yang berkaitan dengan pendapatan
maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses
yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsure masyarakat, selain harus dibahas
dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat
2. Adil,
berarti bahwa anggaran Negara haruslah diarahkan secara optimum bagi
kepentingan orang banyak dan secara proporsional, dialokasikan bagi semua
kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya
3. Transparan,
proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran Negara harus
diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh masyarakat umum
4. Bermoral
tinggi, bahwa pengelolaan anggaran Negara harus berpegang pada peraturan
perundangan yang berlaku
5. Berhati-hati,
bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati
6. Akuntabel,
bahwa pengelolaan keuangan Negara haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap
saat secara intern maupun ekstern kepada rakyat.
7.
PENDEKATAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
7.1 Pendekatan Fungsional
Kerangka
fikir systems of national accounts telah merekomendasika pandangan pembatasan
karakter anggaran sbb :
a. Kemandirian
penyelenggara fungsi pemerintahan
b. Diawali
dengan batasan kemampuan pemerintah menanggung pengeluaran kesejahteraan
masyarakat
Semua
kebijakan ekonomi sektor publik selalu dihadapkan dengan berbagai ariabel
dinamis, seperti pergerakan harga dan arah perekonomian. Ini berarti unsure
ketidakpastian tidak dapat dihilangkan, namun dapat diminimumkan oleh
kapabilitas manajemen keuangan unit kerja dan inisiatif unit pemegang otoritas.
Selain itu, pelaksanaan anggaran sangat dipengruhi oleh penyelesaian konflik
dan terjadinya consensus dari berbagai pihak dalam prosses penyusunan anggaran.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan 3 hal :
pertama, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat
departemen atau lembaga pelaksan tertinggi; kedua, kesuksesan anggaran sangat
ditentukan oleh dukungan politis berbagai lembaga; dan ketiga, akurasi
perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review prakiraan
anggaran.
7.2 Pendekatan pengambilan
Keputusan
Ditinjau
dari aspek ekonomi penyusunan dan analisi anggaran, informasi dan komunikasi
harus disaring dalam besaran ekonomi yang diartikan sebagai wujud dari
kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, anggaran merupakan kumpulan proses
pengamilan keputusan terhadap kehidupan dan tujuan organisasi. Oleh karena itu,
pembahasan anggaran sebagai alat optimisasi perlu dikaji secara tersendiri.
Berikutnya,
setelah proses penyusunan anggaran, pembahan akan dilanjutkan ke proses
evaluasi dan analisis anggaran. Proses evaluasi anggaran ditujukan untuk
menguji konsistensi item pengeluaran dalam kerangka pengeluaran secara
menyeluruh. Focus analisis anggaran adalah penghitungan surplus deficit.
Apabila terjadi surplus, proses distriusi akan menjadi permasalahan tambahan.
Apabila deficit, proses pembelanjaan akan menjadi pekerjaan tambahan. Dengan
struktur demikian, penyusunan anggaran lebih dikaitkan dengan proses aliran
kas. Akibat pendekatan surplus-defisit anggaran, focus manajemen anggaran lebih
ditujukan pada keseimbangan anggaran.
Pengambilan
keputusan anggaran dapat dibedakan menjadirasional dan penyesuaian/bertahap.
Dimana pendekatan ini didasari pada pemikiran ekonomi tradisional. Sedangkan
konsep pluralis pemerintah diterapkan kea rah pendekatan pemerintah yang
demokratis. Dalam praktiknya kedua konsep ini dipadukan secara simultan.
8.
EVALUASI
ANGGARAN
Kegunaan
evaluasi perkiraan pendapatan dan pengeluaran anggaran tahun berjalan adalah
sebagai titik awal untu kemnentukan anggaran tahun yang akan datang. Disini
perubahan diharapkan tidak terlalu banyak, karena perubahan yang terlalu banyak
akan menunjukkan kelemahan fundamental proses penganggaran. Dalam prkatiknya,
evalasi anggaran pada margin tahun lalu ternyata memfokuskan pada proses
evaluasi itu sendiri.
Penambahan
anggaran sebaga hasil evaluasi harus tetap konsisten untuk mengurangi konflik
dan prinsip konseratisme (ketidakpastian). Kelebihan alokasi anggaran tahunan
seringkali terjadi. Demikian juga, kekurangan alokasi anggaran sering juga
dirasakan di berbagai sektor. Akibatnya, diperlukan indakan konservatif yang
berwawasan ke depan.
