Sabtu, Desember 17, 2016
1.
Sektor
bisnis (swasta) versus sektor publik
Perubahan
pengelolaan kebutuhan selalu terasa dari jaman purba hingga jaman berikutnya. Di jaman tembaga mulai dikenal atau
akhir masa baru, pertambahan komunitas penduduk yang tinggal di daerah subur
telah mengurangi kapasitas sumber daya alam. Di jaman primitive, komunitas masyarakat menjadi lebih besar dan
hubungan antardaerahtelah dimungkinkan. Pertemuan antar kelompok jadi lebih
sering, dan pada saat yang sama, kapasitas alam mulai dirasa terbatas. Dimasa setelah primitive, masyarakat
nomaden menjadi masyarakat penetap dengan pekembangan tatanan kemasyarakatan.
Keterbatasan sumber daya mulai diartikan sebagai kurangnya sumber daya alam dan
sumber daya manusia.
Setelah
memahami munculnya kelompok swasta, studi akan terfokus pada tarik menarik
peranan antar swasta dan publik, dimana sektor publik adalah badan usaha milik
Negara (BUMN), dan swasta adalah perusahaan swasta
BUMN dan Sektor Publik
Badan
usaha milik Negara (BUMN) semenjak berdirinya selalu berfungsi memenuhi
kebutuhan pokok masyarakat. Secara prganisasi, awal proses pembentukan BUMN
adalah melalui unit pemerintahan. Dengan kata lain, pertumbuhan industry
utilitas dimulai dari unit pemerintahan sebagai wujud intervensi pemerintah.
Saat
ini, perusahaan Negara (BUMN) didirikan bukan hanya di sektor utilitas, tetapi
juga di industry distribusi, produksi, dan jasa. Lebih seratus BUMN saat ini
telah beroperasi dan ribuan Badan Ussaha Milik Daerah telah dikembangkan.
Akibatnya pengaruh bisnis publik sangat kuat di pasar, dengan tujuan menjaga
pertumbuhan ekonomi. Strategi dominasi pemerintah ternyata diuji dengan
kapasitas swasta yang sangat besar di era reformasi. Selain itu, dalam
praktiknya perusahaan Negara lebih merupakan mesin penghabis anggaran.
Ketergantungan pengambilan keputusan bisnis pada keputusan politik pemerintah
menyebabkan usaha tersebut sangat kaku dan tidak luwes dalam menghadapi perubahan
pasar.
2.
Akuntansi
(pelaporan keuangan) dan akuntanbilitas publik
Perubahan
era orde baru ke era reformasi menuntut pelaksanaan akuntabilitas publik dalam
melaksanakan setiap aktivitas kemasyarakatan dan pemerintahan. Asumsi UU No.
17/3003 membawa akuntabilitas hasil sebagai notasi yang dipertanggung jawabkan.
Indicator hasil seperti ekonomi, efisiensi, dan efektifitas harus dapat
direfleksikan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintahan, abik di
pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.
Perubahan
ini menyebabkan munculnya kebutuhan baru dalam pengembangan sistem informasi
keuangan dan manajemen di pemerintahan. Jadi reorientasi pengembangan ilmu dan
praktik ke praktik internasional dan international
publik sector accounting standards (IPSAS) harus dilakukan.
2.1 perbedaan akuntansi
sektor publik dengan akuntansi sektor swasta
secara
konseptual, perbedaan kedua tipe organisasi ini terletak pada tujuan yang akan
dicapai. Di tahap perencanaan, organisasi sektor swasta menitikberatkan pada
keuntungan usaha semaksimal mungkin. Sementara, organisasi sektor publik lebih
mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Perbedaan akuntansi sektor pubik dengan sektor swasta
|
Perbedaan
|
ASP
|
Akuntansi
Sektor Swasta
|
|
Tujuan
|
Kesejahteraan mayarakat
|
Keuntungan
|
|
Organisasi
|
Sektor publik
|
swasta
|
|
keuangan
|
Begara, daerah dan masyarakat
|
individual
|
2.2 akuntansi sektor publik
yang tertinggal dari akuntansi bisnis
pendidikan
dana melalui berbagai infrastruktur akuntansi sektor publik sudah seharusnya
dibangun. Secara umum, ada empat teknik akuntansi yang diterapkan untuk
mengendaikan keuangan.
1. Otoritas akuntansi. Seluruh
pengahsilan yang masuk dan pembayaran keluar dikendalikan melalui satu pusat
pengendalian, dimana otoritas pertanggung jawaban telah dideskripsikan
2. Prinsip anggaran belanja
kotor. Seluruh pengahsilan dibayarkan dalam
bentuk kotor tanpa pengurangan pajak. Sebalinya, biaya dibebankan pada harga
kotor.
3. Pertahunan. Semua
pencatatan pemasukan dan pengeluaran dilakukan atas dasar tahunan. Selisihi
lebih dan kurang yang terjadi di akhir tahun harus dikembalikan ke kas
organisasi.
4. Spesifikasi. Pengeluaran
tambahan di luar anggaran harus disetujui oleh parlemen.
Dari
empat teknis di atas terlihat bahwa pengendalian berbasis batas kas mencakup
semua item anggaran belanja pemerintah di Inggris. Pada intinya pendekatan kas
berhubungan dengan percobaan perubahan harga.
2.3 Pelaporan keuangan sektor
publik versus sektor bisnis (swasta)
Bentuk
dan penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai factor seperti
sifat lembaga sektor publik, sistem pemerintahan suatu Negara , mekanisme
pengelolaan keuangan, dan sistem anggaran Negara. Keempat factor ini sangat
mempengaruhi karakteristik akuntansi sektor publik. Akibatnya, laporan keuangan
sektor publik dapat dibedakan dibandingkan laporan keuangan swasta.
Menurut
Likierman dan Taylor dalam Henley dkk. (1992), ada beberapa perbedaan laporan
keuangan sektor publik dengan laporan keuangan sektor swasta : pertama, laporan unit pemerintah sangat
dipengaruhi oleh proses keuangan dan politik; kedua, laporan keuangan sektor swasta sangat terikat dengan aturan
dan criteria keuangan; ketiga pertanggungjawaban, laporan unit pemerintah ke DPR/D dan
masyarakat luas; keempat, criteria
pertanggungjawaban laporan keuangan sektor swasta ditentukan para pemegang
saham dan kreditor; kelima, laporan
unit pemerintah seharusnya
dikembangkan sebagai pengembangan akuntabilitas publik; keenam, laporan keuangan sektor swasta hanya di ungkap di tingkat
organisasi secara keseluruhan; ketujuh; laporan
unit pemerintah secara keseluruhan dijadikan dasar analisis prospek
pemerintaha; dan kedelapan, laporan
unit pemerintah diperiksa oleh Badan Peneriksa Keuangan (BPK) dan laporan
keuangan sektor swasta diperiksa oleh
auditor independen.
Berbagai
persamaan akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta juga dapat disebutkan
sebagai berikut: pertama, criteria validitas dan reabilitas dokumen sumber; kedua,
pelaporan keuangan lebih dientukan oleh fungsi akuntabilitas publik; ketiga, siklus akuntansi dapat diperbandingkan; keempat, standar akuntansi keuangan yang
ditetapkan organisasi independen, dan kelima,
laporan keuangan pemerintahan dan organisasi swasta bisa diakui sebagai
dasar hukum.
Persamaan
dan perbedaan laporan keuangan pemerintah dan organisasi swasta perlu
dipertimbangka sebagai ha yang wajar. Profesionalisme dan indepedensi merupakan
dua kata yang sangat menentukan kualitas laporan keuangan tersebut.
2.4 akuntansi atas
hutang-hutang atau kewajiban pemerintah
pembagian
tugas yang jelas akan menunjukkan unit yang bertanggung jawab terhadap
perhitungan “hutang pemerintah” dan strategi pelunasannya. Demikian pula, unit
yang bertanggung jawab memverifikasi jumlah hutang, penggunaan hutang, dan
pelunasannya, harus ditunjuk secara formal.
2.5 ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas
efisiensi
merupakan
hal terpenting diantar ketiga hal tersebut, dengan rumusan rasio sebagai
berikut :
OUTPUT
INPUT
Apabila
hasil rasionya lebih besar dari satu dan dibandingkan dengan hasil rasio
program yang sama diperusahaan lain, maka program tersebut bisa disebut lebih
efisien. Oleh karena itu, efisiensi dapat dikembangkan dengan empat cara, yaitu
:
1. dengan
menaikkan output untuk input yang sama
2. dengan
menaikkan output lebih besar daripada proporsi peningkatan input
3. dengan
menurunkan input untuk output yang sama
4. dengan
menurunkan input lebih besar daripada proporsi penurunan output.
Input
sebagai penyebut lebih sering dipertimbangkan sebagai factor peubah dalam
kebijakan organisasi sektor publik.
Efektivitas
Efektivitas
menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran
efektivitas merupakan reflesi output. Tujuan yang ingin dicapai tersebut harus
spesifik, detail dan terukur. Dalam rangka mencapai tujuan, organisasi sektor
publik sering kali tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal seperti ini
bisa terjadi apabila efisiensi biaya bukan merupakan bagian dari indicator
hasil.
Ekonomi
Indicator
ekonomi merupakan indkator tentang penggunaan input. Tiga indicator prestasi
organisasi sektor publik yaitu : ekonomi itu mengenai input, efisiensi tentang
input dan output, dan efektivitas yang berhubungan dengan output. Penerapan
indicator efisiensi di sektor publik akan membuka kemungkinan kerjasama dengan
pihak swasta, evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui kelebihan output atas
input atau keuntungan. Namun, ada dua kesulitan dalam benchmark penerpan ukuran inerja sektor swasta ke sektor publik,
yaitu :
1. Etika
ouput diukur dalam ukuran uang, maka kualitas rasio tergantung pada kualitas
ouput
2. Ketika
output tidak bisa diukur dalam nilai uang, rasio efisensi diperhitungkan dengan
unit fisik
Kasus
pertama dari kesulitan ini adalah bahwa penempatan suatu organisasi sektor
publik merupakan monopoli yang efektif, karena pelayanan ditawarkan dengan kondisi
tidak terdapat pesaing lainnya. Kesulitan kedua adalah output nonkeuangan yang
berjenjang. Output tingkat tinggi menggambarkan luasnya aktivitas yang
menyatukan beberapa tujuan dasar.
Uji
aktifitas efisiensi diperlukan untuk menentukan arti keadilan atas pemanfaatan
aktivitas yang lebih tinggi. Pengukuran efisiensi tidak dapat digunakan sebagai
dasar kebijakan sektor yang berbeda dalam organisasi. Di sisi
pertanggungjawaban keuangan efisiensi sering dijadikan ukuran kinerja
terpenting, terutama tentang ‘bagaimana sumber daya didistribusikan’.
Kelemahannya adalah biaya per individu tidak dapat dibedakan dengan biaya
perjalanan per kilometer. Pengatur kepuasan pekerja merupakan cara meningkatkan
efisiensi.
Luasnya
pengukuran efisiensi dalam artian pencarian nilai uang menunjukkan suatu
residu. Penekanan ‘inefisiensi’ dan memelihara atau memperbaiki kualitas,
dijadikan motif focus pengukuran tren kualitas biaya. Sebagian besar tujuan
dapat diukur sementara sebagian lainnya tak terukur. Setiap jenis ‘kualitas’
biaya telah diteliti sesuai dengan standar profesionalisme asosiasi dan/atau
profesi. Uangmenjadi pertentangan adalah perluasan penggunaan kebijakan
kuantitas atau kualitas. Dengan kata lain, kualitas merupakan suatu residu
dimana mekanisme formal telah dilakukan secara numeric.
2.6
penilaian
prestasi sektor publik versus swasta-kuantitatif dan kualitatif vs kuantitatif
Penilaian
prestasi merupakan by product dari value for money. Penilaian prestasi juga
dihubungkan dengan perubahan manajemen, melaui penilaian manajer, perilaku staf
dapat diangkat dan diubah. Manajer level strategic lebih mudah membuat
perubahan structural organisasi dalam rangka peningkatan efektifitas biaya.
Definisi
Penilaian Prestasi
Penilaian
prestasi adalah bobot angka yang dapat digunakan dalam perbandingan dengan
bilangan lain untuk mengindikasikan status relative beberapa aspek prestasi
organisasi.
Hal
itu sangat esensial dalam menekankan tiga komponen definisi, yaitu :
1. penilaian
prestasi harus berupa angka.
2. Penilaian
prestasi harus digunakan dalam situasi perbandingan yang valid, kalau tidak
tanpa nilai.
3. Penilaian
prestasi harus cukup spesifik menunjukan manajemen untuk memperbaiki suatu
item.
Prestasi/inerja
organisasi, atau sebagian darinya, mungin dipandang dalam syarta-syarat
ekonomi, efisiensi, atau efektifitas. Oleh sebab itu, penilaian prestasi
dihubungkan dengan value for money. Biaya
operasional dihubungkan dengan indicator ekonomi dan efisiensi.
Klasifikasi
penilaian prestasi
Tipe
penilaian prestasi
|
|
Audiens
internal
|
Audiens
eksternal
|
|
Keefektifan
|
Penilaian
dengan level tinggi keadaan yang umum seperti tingkat penyelesaian
keseluruhan untuk college dan universitas
|
Bobot
yang sama mungkin digunakan dengan pemberian pembiayaan/pendanaan
|
|
Efisiensi
ekonomi
|
Waktu
yang dipakai untuk membersihkan/menggosok lanti dalam area tertentu
|
Bobot
yang sama (jika tersedia) akan digunakan terhadap penawar potensial
|
Dasar perbandingan penilaian prestasi
Penilaian
prestasi harus diletakkan dalam konteks potensi alat manajemen. Tiga
perbandingan berikut mungkin dibuat :
1. Perbandingan
dengan penilaian organisasi yang serupa
2. Perbandingan
dengan penilaian organisasi yang sama dan mncakup periode waktu yang berbeda
3. Perbandingan
dengan beberapa standar yang disetujui dengan budaya utama atau penentuan oleh
otoritas yang lebih tinggi.
Dari
perbandingan di atas, ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil: pertama,
perbandingan secara seksama dari bobot 1 dan 2 yang telah dikumpulkan dan
perhitugan yang dibuat berikutnya. Legitimasi sepenuhnya terhadap metodologi
yang digunakan perlu diuji, sehingga dua perbedaan pengumpulan data dan
analisis dapat dikaji keterkaitannya dengan serius. Kedua, factor-faktor yang
memperngaruhi indicator normative harus dapat dirinci dan dibandingkan.
Spesifikasi
Spesifikasi
yang dinilai merupakan penentu focus kerja bagian organisasi, dan organisasi
keseluruhan yang mencakup seluruh aktifitas pemberishan. Kedua focus tersebut
dapat diukur secara akurat. Untuk focus pertama, penilaian prestasi
diaplikasikan pada seksi organisasi yang sangat kecil. Kedua, syarat-syarat
organisasi yang signifikan dikembangkan agar organisasi secara keseluruhan
dapat mencapai tujuannya.
2.7
pengendalian
sektor publik versus swasta-manajemen kontrol vs manajemen control sistem
pengendalian
sektor publik telah menjadi satu dalam proses manajemen organisasi.
Pengendalian akan memberikan visi dari berbagai runtutan keputusan. Akibatnya,
pengendalian merupakan tahap penentu keberhasilan manajemen.
Domain pengendalian sektor publik
|
Domain
pengendalian sektor publik
|
|
KELAYAKAN AREA Tujuan
Efektivitas
  Input
Input
Efisiensi
|
Batasan
pengendalian sektor publik cukup uas an, kadang-kadang lebih bersifat
psikologi-kultural dalam pengukurannya. Namun demikian, proses pengendalian
sektor publik tetap merupakan kunci pencapaian tujuan organisasi melalui
regulasi perilaku manusia dalam organisasi. Ini berarti, pengendalian sektor
publik lebih berfungsi sebagai inspirasi berbagai aktivitas pelayanan sektor
publik.
2.8
strategi
pengembangan organisasi sektor publi versus swasta-strategi perencanaan vs
strategi manajemen
untuk
mencapai tujuan sumber daya yang tersedia tersebut diperlukan suatu perencanaan
yang terdiri dari ;
1. proses
perencanaan: strategi-strategi yang digunakan untuk memilih atau memodifikasi
aktivitas
2. proses
pengendalian: penetapan perencanaan dalam suatu sistem yang menjain bahwa
proses perencanaan dapat dilakukan
penyediaan
informasi pada tahap perencanaan dapat dilakukan dengan cara :
a. penilain
investasi
b. perencanaan
dan penganggaran keuangan
c. anggaran
pendapatan
d. model
keuangan
e. target
perencanaan dan penganggaran
siklus
perencanaan dan pengendalian manajemen
sasaran
dan tujuan dasar diperlukan untuk merencanakan strategi dan teknik yang
diperlukan dalam pelaksanaan. Tujuan perencanaan operasional adalah untuk
merinci tujuan dasar yang kemudia dikuti dengan
aktivitas-aktivitas.
Anggaran
mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan siklus perencanaan dan pengendalian
manajemen, karena anggaran merupakan penghubung utama antara perencanaan dan
pengendalian. Perencanaan berperan dalam pencapaian tujuan dan hal-hal yang
berhubungan dengan moneter, yaitu mengenai input yang dibuthkan untuk aktivitas
perencanaan periode anggaran, dan yang diambil dalam bentuk tenaga kerja, bahan
baku, peralatan, pemanasan dan penerangan. Pengendalian berperan dalam
menetapkan anggaran, yang menunjukkan secara jelas input dan sumber daya yang dialokasikan
ke setiap departemen.
Pemograman
Banyak
organisasi tidak memperhatikan perbedaan formal di antara program dan anggaran.
Beberapa organisasi bahkan mengkombinasikan keduanya. Secara konsep, program
dan anggaran berbeda. Perbedaan tersebut terjadi dalam kondisi nonformal.
Diantara pemograman dan anggaran terdapat perencanaan, tetapi tipe dari aktivitas perencanaan
membuatnya berbeda. Anggaran terfokus untuk satu tahun, sedangkan pemrograman
terfokus dalam aktivitas selama lebih dari satu periode.
